APP dan mitranya mengancam upaya penyelamatan ekosistem Sumatera dan iklim global      Siaran Pers                      &n... (Continue)

Permasalahan baru yang dihadapi oleh masyarakat Desa Teluk Bano I             Pada tanggal 22 September 2008 bertepatan dengan Pemilihan Gubenur Riau (PILGUBRI) pada Pukul 1... (Continue)

Jakarta (ANTARA News) - LSM lingkungan hidup Greenomics Indonesia menyatakan 61,54 persen perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang beroperasi di Kalimantan masuk dalam kategori berkinerja buruk dan sangat buruk dalam hal pemanfaatan kayu seca... (Continue)

10/09/2008
*Dadan Kuswaraharja* - detikcom
<http://www.detikpor tal.com/index. php?fuseaction= detik.kanal& idkanal=4>

*Oslo*, Tak tahan dengan perlakuan Rio Tinto di Indonesia, perusahaan
investasi milik pemerintah Norwegia menjual selur... (Continue)

LATITUDE   LONGITUDE   DATE   ... (Continue)

Konferensi Perubahan Iklim di Bali

Konferensi Usai, AS Tetap Tolak Protokol Kyoto

www.handsoff.blog.dada.net DEKLARASI BALI
MENGENAI INSTITUSI KEU... (Continue)

 BENCANA ALAM AKIBAT PEMANASAN BUMI

Amsterdam#Amsterdam , Nederland - Jumlah bencana alam pada tahun 2007 naik spektakuler, demikian Palang Merah Internasional. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, maka angka kenaikan 20 persen tercatat sampai ... (Continue)

Rabu, 05 Desember 2007

Kalau Tak di Bumi, Tinggal di Planet Mana?

Dan, menyadari bahwa kita hanya memiliki satu rumah, dan itu adalah Bumi,
kami akan mengundang bangsa-bangsa maju dan berkembang untuk bergabung
bersama kami dalam bertindak sebagai ... (Continue)

Polisi Cegah Jurnalis Liput Demo di Westin function mxclightup(imageobject, opacity){ if (navigator.appName.indexOf("Netscape")!=-1 &&parseInt(navigator.appVersion)>=5) ... (Continue)

Konferensi Perubahan Iklim di Bali

Masyarakat Adat Melawan Negara Industri

3 Desember 2007 - 13:22 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, Nusa Dua - Kelompok masyarakat adat internasional yang hadir dalam Climate Society Forum (CSF) di Bali mengajak masyarakat adat di Indonesia menggalang kekuatan melawan negara industri. Emisi yang diproduksi negara-negara industri telah menenggelamkan pulau-pulau dan merusak ekosistem.

Kyu Eliasara, perwakilan masyarakat adat dari Samoa, mengatakan negaranya yang merupakan kepulauan di Samudera Pasifik selalu terkena dampak perubahan iklim akibat emisi yang dikeluarkan negara-negara industri.

Menurut Kyu, saat ini ketinggian pulau itu hanya 1,83 meter dari permukaan laut. "Samoa sangat rentan. Ada sesuatu yang tidak pernah disebut oleh negara industri, yaitu manusia. Dalam climate change hanya mengedepankan perdagangan (karbon)," tegas Kyu dalam kesaksian masyarakat adat di CSF, Bali (3/12).

Menurut Kyu, pulau-pulau kecil itu juga sering diterjang badai dengan gelombang setinggi 2,8 meter, sedangkan tinggi pulau hanya 1,8 meter. "Artinya, pulau kami sebentar lagi akan habis dan segala populasinya akan punah. Apa ini adil? Padahal kami tidak pernah membuang emisi!"

Dampak perubahan iklim juga sampai Nigeria. Alfred, ketua masyarakat adat Delta Nigeria, menilai dampak perubahan iklim lebih banyak disebabkan oleh manusia yang didukung kebijakan pemerintah militer. "Mekanisme pembangunan yang bersih hanya jargon. Itu sangat membingungkan masyarakat adat," katanya.

Menurut Alfred, sebelum teknologi masuk ke Nigeria, masyarakat adat di Delta sudah bisa mengelola minyak sendiri. Namun sejak rejim militer berkuasa, masyarakat adat tidak punya hak mengelola minyak. "50 tahun lalu, sebelum teknologi masuk, hutan kami belum rusak dan ada pembagian minyak ke masyarakat adat. Sekarang ini tidak bisa."

Umumnya, sebelum menebang pohon, masyarakat adat Nigeria harus melakukan ritual khusus dan menanam pohon lain sebagai pengganti. Namun, ritual itu kemudian dilarang pemerintah yang lebih mengedepankan investasi.

Kondisi serupa terjadi di Meksiko. Belakangan ini beberapa wilayah negara tersebut juga sering diterjang badai dan banjir. Bahkan, banjir yang terjadi juga menenggelamkan kota-kota besar. "Mari kita galang kekuatan untuk melawan negara industri yang selalu mengeluarkan emisi," kata Samanta Felix,wakil masyarakat adat dari Meksiko. (E1)
Foto: Masyarakat adat dari berbagai negara memberikan kesaksian seputar perubahan iklim dalam acara Climate Society Forum.

Konferensi Perubahan Iklim di Bali

'Penjualan' Hutan Matikan Masyarakat Adat

4 Desember 2007 - 12:9 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, Nusa Dua - Masyarakat adat menolak kepemilikan hutan oleh pemerintah dan perusahaan industri. Sebab, hutan adalah milik masyarakat adat yang tidak boleh disewakan atau diperjualbelikan.

Ketua masyarakat adat Papua Alex Xanenafa menyatakan, dijual dan disewakannya hutan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan menyebabkan masyarakat Papua kehilangan tempat tinggal sekaligus tempat menggantungkan hidup. Jika hal tersebut dibiarkan, tidak lama lagi ras Melanisia (ras masyarakat di Papua dan Australia) akan punah dari muka bumi.

Dia mengungkapkan, luas hutan Indonesia tahun 1950 mencapai 162 juta hektare. Lima tahun kemudian luas hutan berkurang drastis menjadi 98 juta hektare, 41 juta hektare di antaranya merupakan hutan di Papua yang habis dibabat pengusaha kayu pemegang hak pengelolaan hutan. "Berdasarkan penelitian, setidaknya luas hutan kita berkurang 2 hektare setiap tahunnya," kata Alex dalam testimoni masyarakat adat di kampung Civil Society Forum (CSF) di Nusa Dua, Bali, Senin (3/12).

Menurut Alex, masyarakat adat lebih berhak mengelola hutan karena mereka dibesarkan dalam adat tradisional yang lebih mengedepankan kelestarian alam daripada pendidikan yang didapat dari pemerintah yang justru cenderung merusak alam. Selain itu, batas kepemilikan hutan sepenuhnya diatur oleh hukum adat yang lebih arif menjaga kelestarian hutan ketimbang mengekploitasinya. Seluruh hutan Papua dimiliki oleh 7 kelompok masyarakat adat, yaitu Manta, Sairere, Dumberai, Bomberai, Vaanil, Lapago, dan Mapago. "Mari kita akui bahwa hutan adalah milik masyarakat adat," ujarnya.

Muhammad Nur dari kelompok masyarakat adat Sumatera Selatan menyatakan, ratusan hektare hutan di Sumatera Selatan telah dialihfungsikan untuk perkebunan sawit. "Akibatnya masyarakat yang menggantungkan hidup dari hutan kalang-kabut. Tapi yang parah adalah kerusakan hutan itu sendiri," katanya.

Dalam Civil Society Forum ini masyarakat adat nasional bersepakat mencari solusi dan bergabung dengan masyarakat adat internasional untuk melawan negara industri. Sebab, kebijakan yang ditawarkan negara-negara industri justru merugikan masyarakat adat.

Forum masyarakat sipil ini merupakan forum alternatif untuk mengkritisi Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa yang digelar di tempat yang sama mulai Senin (3/12) hingga 14 Desember mendatang. Salah satu poin yang akan disepakati dalam konferensi PBB tersebut adalah aturan hak "sewa" hutan milik negara dunia ketiga oleh negara industri untuk area penyerapan karbon (Carbon Sink). Menurut aturan tersebut, negara industri penyewa hutan berhak mengusir masyarakat adat dari wilayah itu dengan alasan berpotensi merusak hutan. (E1)

©2007 VHRmedia.co

Gerobak Mi Ayam dan Konversi Minyak Tanah

Konferensi Perubahan Iklim di Bali

Perubahan Iklim Miskinkan Masyarakat

Kejar Target Pembangunan=Pelanggaran Hak atas Warga untuk Hidup Selamat
Action Global,
8 Desember 2007 Pemanasan global (baca; perubahan iklim) sudah menjadi isu global, maka penanganannya harus ditangani secara global/ bersama-sama pula den... (Continue)

ILEGAL LOGGING, PHK MASSAL DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA
Oleh: Engkos [1]

[1] Penulis adalah anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia!
(KASBI) Bandung Raya, sekaligus anggota Forum Bela! jar Bers ama
Prakarsa Rakyat dari Simpul Bandung.

Is... (Continue)

28/abm karawang /IX/2007 PERNYATAAN SOLIDARITAS UNTUK SDR. GEBOT LASRO SAGALA   1.     (Continue)